KPU Kabupaten Donggala Gelar Rakor Percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM
Donggala, 02 Maret 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Donggala, Senin (2/3/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan, ketua divisi, kepala subbagian, dan staf sekretariat ini menjadi langkah konkret KPU Kabupaten Donggala dalam memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu.
Memperkuat Komitmen Reformasi Birokrasi
Rapat koordinasi ini membahas sejumlah agenda strategis untuk mendorong percepatan pencapaian predikat WBK dan WBBM, di antaranya:
- Evaluasi Implementasi Zona Integritas: Peninjauan ulang terhadap enam area perubahan Zona Integritas, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Penyempurnaan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Optimalisasi dokumen pendukung sebagai syarat administratif penilaian WBK-WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
- Inovasi Pelayanan Publik: Presentasi dan pembahasan terobosan layanan yang telah dan akan dikembangkan KPU Donggala, termasuk digitalisasi layanan, kemudahan akses informasi, dan mekanisme pengaduan yang responsif.
- Penguatan Integritas SDM: Rencana kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai anti-korupsi bagi seluruh jajaran pegawai dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci
Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. WBK dan WBBM adalah amanat reformasi birokrasi yang harus kitawujudkan secara nyata. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan setiap unit kerja memahami peran dan kontribusinya dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Rapat juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim percepatan yang akan memantau progres implementasi, melakukan pendampingan teknis, serta menyiapkan dokumen dan bukti dukung untuk proses evaluasi dan penilaian WBK-WBBM tahap selanjutnya.
Bersama Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani
Program WBK merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara WBBM adalah predikat yang diberikan kepada instansi yang telah memenuhi seluruh kriteria WBK ditambah dengan inovasi pelayanan yang berdampak luas bagi masyarakat.
KPU Kabupaten Donggala berkomitmen untuk terus berbenah dan berinovasi demi menghadirkan pelayanan pemilu yang tidak hanya kredibel, tetapi juga mudah diakses, cepat, dan memuaskan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Bersama, kita wujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

#KPUDonggala #ZonaIntegritas #WBK #WBBM #ReformasiBirokrasi #BirokrasiBersihMelayani #KPUMelayani