Berita Terkini

Sahran : Humas KPU Menjadi Corong Demokrasi

Sigi _____ Di era arus teknologi informasi yang perkembangannya semakin demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan dampak bagi peradaban  masyarakat. dengan itu Informasi yang terkait dengan tata pemerintahan dan kelembagaan sangat diperlukan oleh masyarakat. maka peran Humas begitu sangat strategis. Humas menjadi corong demokrasi bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah. demikian dikatakan Sahran Raden, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah saat memberi sambutan dan membuka kegiatan Rapat Kordinasi Kehumasan dan PPID KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah di Aula Kantor KPU Kabupaten Sigi,. menurutnya era banjir informasi saat ini semua orang bisa berkomentar apa saja berkaitan suatu narasi di masyarakat. termasuk narasi kepemiluan. maka sebagai penyenggara pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu memaknai tujuan kehumasan baik secara internal maupun secara eksternal kelembagaan KPU. ‌ ‌Sahran Raden, yang membidangi Sosialisasi dan Peningkatan Pertisipasi Masyarakat KPU Provinsi Sulteng ini mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib melayani kepada Stakeholder pemilu, Peserta Pemilu dan Pemilih. Pelayanan ini diberikan dalam kerangka memberi informasi kelembagaan dan kepemiluan kepada masyarakat. ‌ ‌Humas KPU Provinsi memiliki peran strategis dalam membangun citra positif kelembagaan KPU dengan memberikan informasi positif dan mencerdaskan kepada masyarakat. ‌ ‌Sahran Raden, yang mantan Ketua KPU Provinsi Sulteng Periode 2013-2018, ini menyatakan bahwa Humas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota perlu membuat strategi pesan komunikasi publik tentang penyelenggaraan pilkada berkaitan dengan isu isu aktual pilkada terutama pada aspek penyelenggaraan pilkada, hak memilih, hak dan kewajiban peserta atau calon serta menyampaikan sejumlah peraturan perundang undangan baik itu Undang Undang Pilkada maupun Peraturan KPU serta kebijakan teknis lainnya. ‌ ‌Kegiatan Rakor Kehumasan dan PPID dihadiri oleh 13 KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari Komisioner Divisi sosialisasi dan Parmas dan Kasubag Teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 10 Desember 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Sigi. ‌ ‌Kegiatan ini digelar dalam rangka mengefektifkan tugas dan fungsi kehumasan dan PPID dalam melayani informasi kepemiluan dan pilkada di Sulawesi Tengah. Selain itu merumuskan isu isu strategis, permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan dan tantangan kehumasan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Sulawesi Tengah.

KPU Donggala Peringati HUT Ke 48 KORPRI Tahun 2019

Donggala (29/11). KPU Kabupaten Donggala memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2019 di halaman Kantor KPU Kabupaten Donggala, dengan tema “KORPRI : Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa”, Upacara diikuti oleh Komisioner, Plt, Sekretaris, Para Kasubag serta Staf Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Donggala. “Agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, anggota KORPRI yang bertanggung jawab, anggota KORPRI yang berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti egosektoral, mental priyayi, mental penguasa, mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka” pesan Presiden kepada seluruh Anggota KORPRI, yang dibacakan oleh Mahfud R. Kambay Divisi Hukum KPU Kabupaten Donggala selaku pembina upacara   Peringatan HUT Ke-48 KORPRI Tahun 2019 bertujuan untuk mengajak anggota KORPRI meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS, memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perekat pemersatu bangsa, memantapkan netralitas seluruh anggota, meningkatkan kesehatan jasaman dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olahraga, bakti sosial, penghijaun, pembinaan mental/rohani, pertemuan ilmiah, kegiatan lomba, dan lain-lain.

KPU Donggala Perkuat Koordinasi dengan Polres Donggala

Donggala (19/11/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala melaksanakan kunjungan kerja dengan Polres Donggala Senin 18/11/2019. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk silaturahmi dan memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur Sulteng tahun 2020 di Kabupaten Donggala khususnya dari segi keamanan. Dalam kesempatan ini Ketua beserta empat Komisioner KPU Kabupaten Donggala diterima langsung oleh Kapolres Donggala. Menurut Ketua KPU Donggala M. Unggul, “Polres Donggala merupakan salah satu mitra kami dalam penyelenggaraan Pilkada ke depan khususnya terkait aspek keamanan”. Untuk itu pihaknya merasa perlu untuk memperkuat hubungan koordinasi antar lembaga tersebut. “Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan segenap stakeholder dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur Sulteng ke depan” tegasnya. Menurutnya keberhasilan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Donggala tidak terlepas dari dukungan segenap stakeholder sesuai bidang tugasnya masing-masing. Untuk itu ke depan pihaknya berupaya meningkatkan hubungan dengan seluruh stakeholder tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip aksesibel, akuntabel, proporsional, serta transparan. Sementara itu menurut Kapolres Donggala AKBP. Dadan Wahyudi, jajarannya siap membantu dan mengawal proses Pilkada Gubernur Sulteng tahun 2020 di Kabupaten Donggala agar berjalan aman dan lancar. “Kita siap mem back-up KPU Donggala agar Pilkada Gubernur Sulteng aman dan lancar, kedepannya kita perkuat koordinasi.” tegasnya. Kapolres Donggala AKBP. Dadan Wahyudi resmi bertugas di wilayah Kabupaten Donggala menggantikan AKBP. Ferdinand Suwarji setelah sertijab pada selasa 13/8/2019 di mana sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Morowali dan Morowali Utara. “Hubungan kerja kami dengan KPU Morowali dan Morowali Utara pada Pemilu 2019 sangat baik. Semoga begitu pula dengan KPU Donggala” ungkap lulusan Akpol tahun 1999 tersebut. Koordinasi menurutnya sangat penting sehingga setiap proses dapat terkawal dengan baik dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kunjungan tersebut diakhiri dengan foto bersama.

Hoaks Perlu di Waspadai pada Pilkada 2020

Jakarta _____Hoaks atau berita bohong perlu diwaspadai menjelang dan saat pelaksanan Pilkada serentak 2020, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota penyelenggara pilkada perlu meningkatkan kewaspadaannya dimana ada saja mrerka yang tidak bertanggungjawab menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya (hoaks) dengan harapan masyarakat terpecah-belah. demikian dikatakan Viryan Azis Anggota KPU dalam acara pembukaan Rapat Kordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik , KPU, KPU Provinsi se Indonesia pada 17/11/2019 di Mercure Ancol Jakarta. Viryan menegaskan KPU telah memiliki pengalaman terhadap serangan hoax pada pemilu 2019, dengan demikian saya meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar dapat mengelolah informasi publik terkait dengan tahapan pilkada secara baik. Dengan mengelolah informasi pilkada yang baik, maka kita akan terus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pilkada. . Viryan mengajak kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota penyelenggara pilkada untuk terus mewaspadai adanya berita yang tidak benar (hoaks) dalam masa pilkada sekarang karena memiliki potensi untuk terjadinya keresahan konflik diantara masyarakat secara horisontal. Konflik pilkada terjadi diakibatkan karena masyarakat terlalu percaya kepada berita palsu karena ketidaktahuan utamanya, tapi kita harus waspada bahwa jangan sampai hoaks itu menjadikan pilkada kita ini menjadi terganggu pelaksanaannya, tidak lancar dan masyarakat menjadi resah,” tuturnya. “KPU memiliki tugas dan kewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu baik secara nasional, provinsi dan Kab/kota sebagimana telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, tutup Viryan. dalam kesempatan itu, Hasyim Asy’ari Anggota KPU RI menyampaikan dalam arahannya bahwa KPU Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemilu, Humas KPU perlu juga didorong untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program dan kebijakan yang menjadi tupoksinya, yaitu dalam diseminasi informasi kepemiluan. Bagaimana pesan informasi pemilu itu sampai kepada penerima pesan yaitu masyarakat. agar masyarakat terlibat dalam pemilu dan pilkada sehingga masyarakat dapat meruba sikap dan perilakunya terhadap pesan pemilu dan pilkada. tutur Hasyim. Pada masa demokrasi saat ini Humas KPU juga hendaknya menjadi jembatan penting yang menghubungkan KPU dengan publik. KPU tidak berada dalam ruang hampa yang tidak bersentuhan dengan siapapun. Ia perlu inklusif dan merangkul semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU perlu memiliki inovasi dan strategi dalam penyampaian informasi kepemiluan dengan tepat, strategis dan efektif dalam penyampaian pesan pemilu yang informatif. tutur, Hasyim. kegiatan Rapat Kordinasi Kehumasan dan PPID ini dihadiri oleh Anggota KPU RI, 34 KPU Provinsi dan pejabat kehumasan dan PPID masing masing Satker KPU Se Indonesia. kegiatan dilaksanakan tanggal 17-19 /11/2019. selama tiga hari KPU melakukan evaluasi dan pengelolaan kebijakan kehumasan dan PPID dalam pengembangan informasi pemilu dan pilkada. (SR)

Menyongsong Pilgub Sulteng, KPU Donggala Perkuat hubungan ke Stakeholder

DONGGALA (14/11/2019). Keikutsertaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 diharapkan berjalan aman dan sukses. Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU Kabupaten Donggala M. Unggul ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis 14 November 2019. Menurut Unggul, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Gubernur 2020, tidak lepas dari pengelolaan hubungan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) di berbagai sektor baik sifatnya individu maupun kelompok/kelembagaan. Lanjutnya, pemangku kepentingan yang di maksud sebagaimana yang di atur dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan KPU No.8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu terdiri dari pemilih, peserta pemilu, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media masa, Bawaslu dan DKPP, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan pihak lain yang di perlukan. “Di tahapan pilkada Gubernur ini kami akan selalu menjaga hubungan baik dan bekerja sama dengan stakeholder sebagai bagian utuh dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada Gubernur, tentunya dalam melakukan kerja sama dan koordinasi ini kami selalu berpegang pada prinsip-prinsip aksesibel, akuntabel, transparan dan proporsional”. Ujarnya. Menurutnya pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pilkada Gubernur, misalnya dalam proses sosialisasi, pengawasan internal dan kerja sama teknis di beberapa tahapan. “Kita akan berusaha merangkul stakeholder untuk terlibat dalam penyelenggaraan pilkada Gubernur, sehingga bisa mendukung proses penyelenggaraan. Ini sudah pernah kita terapkan di pemilu 2019, tentunya ke depannya kita perbaiki dan tingkatkan lagi hubungan kerja sama yang baik ini” ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga optimis jika semua pihak stakeholder mendukung kerja-kerja KPU Donggala dalam mensukseskan penyelenggaraan, maka dipastikan pilkada Gubernur 2020 di kabupaten donggala akan berjalan aman dan sukses. “saya yakin jika semua stakeholder mau bekerja sama serta bahu membahu dalam mensukseskan pilkada Gubernur 2020 di Kabupaten Donggala, maka dipastikan penyelenggaraan di kabupaten donggala akan berjalan dengan aman dan sukses” tegasnya. Selain itu, kesiapan KPU Kabupaten Donggala didukung oleh momen Pemilu serentak tahun 2019 yang belum lama usai. Sehingga kondisi personil baik Komisioner maupun Sekretariat KPU Kabupaten Donggala masih dalam keadaan segar untuk melaksanakan tahapan pilkada serentak 2020.” Kita sudah terbiasa mengelola pemilu yang 5 surat suara, di banding 1 surat suara di pilkada serentak 2020 nanti”. Tambahnya. Sementara itu, dalam menopang kesuksan pilkada Gubernur ini, pihaknya akan memperkuat SDM di tingkat kecamatan dan desa. “ Kita akan perkuat SDM di badan Ad Hoc di tingkat Kecamatan (PPK) dan Kelurahan/Desa (PPS) dengan manusia-manusia yang berintegritas, independen dan profesional. Proses seleksinya akan lebih ketat dan selektif tentunya bersandar pada UU pilkada dan Peraturan KPU” tutupnya.

Peringati Hari Pahlawan, KPU Donggala Siap Menjadi “Pahlawan Masa Kini”

Donggala – Dengan Peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno yang menyatakan bahwa “hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar”. Selain itu Peringatan Hari Pahlawan kita bangkitan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi Pahwalan Masa Kini, sebagaimana tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 “Aku Pahlawan Masa Kini”. Dan dengan semangat diatas  Minggu 10 November 2019, KPU Donggala melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 di halaman kantor KPU Donggala, dipimpin langsung oleh Ketua M. Unggul, dan peserta upacara Para Komisioner, Plt. Sekretaris, Para Kasubag serta seluruh Pegawai Sekretariat KPU Donggala. Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri. Semangat itulah KPU Donggala siap menjadi “Pahwalan Masa Kini”